Sesuai dengan Kalender Kegiatan Desa, Desa Cugung Telah Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Untuk Tahun 2024 yang dilaksanakan di balai desa cugung.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh camat Rajabasa Bapak Sabtudin,S.Sos,.M.Si, bersama jajaran Ka-UPT  Kecamatan Rajabasa, BPD, Kader Desa,Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Cugung.

Adapun Tujuan diselenggarakan dari Musrenbang desa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menampung aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai oleh APBD Desa, alokasi dana Desa , APBD Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

RESUME PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 
TENTANG RINCIAN RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

1. LATAR BELAKANG

   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
   37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
   Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian 
   Prioritas Pengunaan Dana Desa.

2. RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

   1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan
      pemberdayaan masyarakat;
   2. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
      1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
      2. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
      3. penanggulangan kemiskinan.
   3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
      1. pemenuhan kebutuhan dasar:
         1. pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
         2. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
         3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
         4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
      2. pembangunan sarana dan prasarana Desa:
         1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 
         2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan 
            dan kawasan kumuh;
         3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa 
            bagi desa yang belum dialiri listrik;
         4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
         5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
         6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas 
            sumber daya manusia masyarakat desa;
         7. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan 
            masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan 
            masyarakat Desa; dan
         8. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan 
            bencana alam dan nonalam.
      3. pengembangan potensi ekonomi lokal:
         1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 
            usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
         2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan 
            usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
         3. pengembangan Desa wisata.
      4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:
         1. pemanfaatan energi terbarukan;
         2. pengelolaan lingkungan Desa; dan
         3. pelestarian sumber daya alam Desa.
   4. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan 
      melalui:
      1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
         1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 
            dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
         2. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 
            dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
         3. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 
            dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 
            dan
         4. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 
            dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
            peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
      2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
         pengawasan pembangunan desa:
         1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi 
            data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
         2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan 
            hewani;
         3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan 
            dan pemberdayaan masyarakat Desa;
         4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
         5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik 
            alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
      3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat 
         desa:
         1. kewirausahaan masyarakat Desa; 
         2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 
            usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
         3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan 
            usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
         4. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya 
            warga Desa
         5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan 
            bencana alam dan nonalam:
            1. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 
               tanggap darurat bencana alam; dan
            2. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 
               tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.
   5. Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dengan 
      mendayagunakan sumber daya lokal Desa, diutamakan menggunakan pola Padat 
      Karya Tunai Desa dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima 
      puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
   6. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
      Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala 
      Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri 
      dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor 
      Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
      1. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
      2. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara 
         keputusan musyawarah Desa.